left-arrow.png
right-arrow.png
Image-empty-state.png

Press Release

Jakarta, 7 Desember 2020

Tekan Emisi Karbon, Indonesia Butuh Perkuat Kerjasama Bilateral

Demi mencapai target penurunan emisi karbon sebesar 23 persen di tahun 2025 mendatang, pemerintah mulai membangun ekosistem kebijakan yang berpihak pada industri energi terbarukan dan menjaring kesempatan kerjasama bilateral dalam bidang pendanaan energi terbarukan.

Direktur Jenderal Energi Baru Terbarukan dan Konservasi Energi (Dirjen EBTKE) Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Dadan Kusdiana, mengatakan angka bauran energi baru di Indonesia tahun ini meningkat pesat dibanding 5 tahun lalu. Pada 2015 bauran energi hanya mencapai 9,2%, pada 2020 kuarter kedua bauran energi mencapai 11%.

“Sementara itu ketika pertumbuhan dari energi terkontraksi, ketika permintaan listrik di sistem Jawa bertumbuh 2,4 persen, kita punya 47 persen dari supply berlebih dari listrik. Jadi bagaimana kita bisa meningkatkan kontribusi energi terbarukan? Kami mempunyai beberapa program strategis dalam jangka pendek,” kata Dadan, Senin (7/12/2020) dalam acara diskusi panel The 3rd Indonesia Energy Transition Dialogue 2020 (IETD 2020) bertajuk “Transisi Energi: Kunci Membangun Kembali Sistem Ekonomi dan Energi yang Lebih Baik”.

Empat program strategis tersebut adalah melakukan subtitusi energi dengan branding biodiesel. Kementerian ESDM menggunakan biofuel untuk pembangkit listrik tenaga batu bara. Selain itu, pemerintah juga melakukan transformasi energi fosil menggunakan 5200 generator diesel berbahan bakar energi terbarukan.

Dadan mengatakan program jangka pendek tersebut takkan bisa berjalan optimal tanpa kebijakan yang berpihak pada energi terbarukan. Target penurunan emisi sebesar 23 persen di tahun 2025 dapat dicapai dengan semua inisiatif negara melalui kerjasama bilateral dalam bidang pendanaan energi terbarukan.

Director for Energy Markets and Security of International Energy Agency (IEA), Keisuke Sadamori, mengatakan mengembangkan potensi energi terbarukan membutuhkan waktu panjang dan biaya triliunan untuk mengubah perilaku masyarakat. Di tengah anggaran terbatas karena seluruh anggaran dialihkan untuk penanganan pandemi Covid-19, Indonesia harus menjalin kerjasama bilateral untuk mendapat suntikan dana pengembangan.

Sadam memberi beberapa saran untuk langkah pemerintah Indonesia memperkuat kerjasama bilateral dalam bidang investasi energi terbarukan. “Tenaga surya akan menjadi raja baru, Indonesia memiliki potensi itu,” kata Keisuke Sadamori.

Menurut Keisuke Sadamori, hal itu merupakan kesempatan baik bagi pemerintah Indonesia, sebab IEA merancang rencana pemulihan berkelanjutan 2021-2023 dengan IMF. Rencana pemulihan berkelanjutan ini dapat mendukung pertumbuhan ekonomi, lapangan pekerjaan dan transisi menuju energi terbarukan. Rencana pemulihan ini berfokus pada enam sektor sumber energi low carbon, termasuk tenaga surya dan tenaga angin.

Reducing Carbon Emissions, Indonesia Needs to Strengthen Bilateral Cooperation

To achieve the target of reducing carbon emissions by 23% in 2025, the government has begun to build a policy ecosystem that favors the renewable energy industry and seeks opportunities for bilateral cooperation in renewable energy funding.

Director-General of Renewable Energy and Energy Conservation (Dirjen EBTKE) of the Ministry of Energy and Mineral Resources (ESDM), Dadan Kusdiana, said that this year the new energy mix in Indonesia has increased rapidly compared to 5 years ago. In 2015, the energy mix only reached 9.2%. In the second quarter of 2020, the energy mix reached 11%.

"Meanwhile, when the energy growth contracts, when electricity demand in Java grows at 2.4%, we have 47% of electricity supply excess. So, how can we increase the contribution of renewable energy? We have several short-term strategic programs, "said Dadan, Monday (Dec 7, 2020) during a panel discussion at The 3rd Indonesia Energy Transition Dialogue 2020 (IETD 2020) entitled "Energy Transition: The Key to Rebuilding a Better Economic and Energy System."

The four strategic programs consist of substituting energy with biodiesel branding. The Ministry of Energy and Mineral Resources uses biofuel for coal-fired power plants. Furthermore, the government also transforms fossil energy using 5200 diesel generators fueled by renewable energy.

Dadan said the short-term programs would not be able to run optimally without policies that favor renewable energy. The target of 23% emission reduction in 2025 can be achieved with initiatives of all countries through bilateral cooperation in renewable energy funding.

Director for Energy Markets and Security of the International Energy Agency (IEA), Keisuke Sadamori, said that developing renewable energy potential takes a long time. It costs trillions to change people's behavior as well. Amid the limited budget—since they have been allocated to handle Covid-19 pandemic—Indonesia must establish bilateral cooperation to get a fund injection.

Sadam gave several suggestions for the Indonesian government's to strengthen bilateral cooperation in renewable energy investment. "Solar power will be the new king, Indonesia has that potential," said Keisuke Sadamori.

According to Keisuke Sadamori, this is a good opportunity for the Indonesian government, because the IEA has designed a 2021-2023 sustainable recovery plan with the IMF. This can support economic growth, employment, and renewable energy transition. It focuses on six sectors of low carbon energy sources, including solar and wind power.