Press Release

Jakarta, 7 Desember 2020

Pengembangan Potensi Energi Terbarukan Butuh Dukungan Kebijakan Pemerintah

Konsumsi bahan bakar fosil menurun drastis di tengah pandemi Covid-19. Kondisi ini merupakan kesempatan bagi Indonesia untuk lebih masif mengembangkan potensi energi terbarukan untuk menurunkan emisi karbon dengan pengembangan potensi energi terbarukan. Oleh karena itu, sejumlah kebijakan pemerintah diperlukan untuk mendukung industri energi terbarukan.

Namun menurut riset Institute for Essential Services Reform (IESR), alokasi dana sebesar Rp 318 Triliun dalam program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) yang telah disiapkan pemerintah sebagai penanganan dan stimulus ekonomi untuk pandemi Covid-19 belum berpihak kepada energi terbarukan. Padahal, merujuk kepada laporan terakhir International Energy Agency, energi terbarukan menjadi satu-satunya sumber energi yang memiliki pertumbuhan yang positif di tengah masa pandemi ini.

“Selain itu menurut studi kami di tahun 2019 menunjukkan hasil bahwa Indonesia bisa menambah penetrasi energiterbarukan hingga 40 persen di Jawa-Bali dan Sumatera tanpa mengurangi keamanan dan menambah biaya sistem,” kata Executive Director IESR & ICEF, Fabby Tumiwa, Senin (7/12/2020) dalam acara diskusi panel The 3rd Indonesia Energy Transition Dialogue 2020 (IETD 2020) bertajuk “Transisi Energi: Kunci Membangun Kembali Sistem Ekonomi dan Energi yang Lebih Baik”.

Pertumbuhan sumber energi terbarukan dinilai positif untuk proyeksi kedepannya hingga tahun 2030. Fabby mengatakan berbagai kebijakan pemerintah yang mendukung energi terbarukan dalam paket pemulihan ekonomi menjadi pilihan logis karena dapat menarik investasi energi bersih, menciptakan lapangan kerja baru dan lebih hijau, serta mengurangi emisi Gas Rumah Kaca dan polusi udara.
99
Menanggapi hal tersebut, Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Indonesia Arifin Tasrif mengatakan penting bagi Indonesia untuk mulai menggunakan energi terbarukan di tengah pemulihan ekonomi pasca Covid-19.

“Ada beberapa fokus pemerintah untuk mendukung pegembangan energi terbarukan, yaitu pengembangan biodiesel, pengembangan tenaga surya sebagai sumber energi terbarukan, dan penggunaan biofuel untuk kendaraan,” kata Arifin.

Arifin mengatakan langkah pemerintah tersebut harus didukung oleh iklim kebijakan fiskal yang berpihak pada industri energi terbarukan. Selain itu diperlukan regulasi yang mengatur bisnis energi terbarukan agar tetap dalm koridor yang telah ditentukan.

Wakil Menteri Keuangan, Suahasil Nazara mengatakan pemerintah akan mendukung energi terbarukan melalui kebijakan tax holiday dan tax allowance untuk industri energi terbarukan.

“Kami juga akan mengalokasikan dana ke daerah untuk sektor energi, termasuk pembiayaan lokasi dan suntikan modal bisnis, kemudian untuk project development,” kata Suahasil.

Menurut Suahasil, pada kuarter ketiga 2020 Indonesia mengalami kenaikan pendapatan nasional. Meski begitu anggaran masih terbatas untuk dialokasikan pada sektor energi terbarukan. Oleh karena itu pemerintah mengakses sumber pendanaan lain untuk mendukung energi terbarukan.

Dana itu didapatkan melalui penerbitan sukuk hijau, pendanaan di bidang geothermal (Geothermal fund) melalui Geothermal Resource Risk Mitigation (GREM) dan Geothermal Energy Upstream Development Program (GEUDP), environtmental pooling fund dan dana dari PT SMI.

Tema transisi energi pasca pandemi ini memang menjadi salah satu pembahasan utama dari total 12 sesi dialog yang ada dalam IETD dari Senin, 7 Desember 2020 hari ini hingga Jumat, 11 Desember 2020 mendatang. Setidaknya terdapat tiga sesi terkait Covid-19 dan transisi energi, yakni di sesi diskusi panel tingkat tinggi hari pertama, sesi ketiga di hari kedua, dan sesi kelima di hari ketiga. Selain membahas mengenai topik ini, status dan perkembangan transisi energi di tingkat global dan nasional juga menjadi bahan diskusi lainnya dalam IETD 2020, termasuk bagaimana dan apa implikasinya terhadap konteks Indonesia.

Lebih lanjut, dalam IETD yang diselenggarakan pertama kalinya dalam bentuk virtual ini, juga akan membahas peta jalan transisi energi di Indonesia, yang menjadi salah satu kesimpulan utama untuk ditindaklanjuti dari IETD tahun 2019 lalu. Sesi pembahasan ini akan diselenggarakan di hari keempat, yakni pada 10 Desember 2020 mendatang.

Dalam pidato pembuka dan refleksinya, Prof. Dr. Kuntoro Mangkusubroto, Ketua Dewan Penasihat Indonesia Clean Energy Forum (ICEF) yang sempat menjadi Menteri Pertambangan dan Energi ke-10 menjelaskan bahwa saat ini,urgensi dalam membangun peta jalan transisi energi nasional menjadi penting untuk dilakukan dalam satu (sampai) dua tahun mendatang sebagai referensi bersama semua pihak yang terkait dan terlibat dalam proses transformasi yang terjadi.

“Terlebih lagi, negara-negara ekonomi berkembang seperti Indonesia sedang berada di persimpangan jalan untuk menentukan masa depan sistem energinya. Tetap bersikukuh untuk membangun infrastruktur berbasis fosil akan menjadi suatu perkara dalam jangka panjang dengan terkuncinya teknologi dan infrastruktur yang tinggi karbon,” kata Kuntoro.

Menurtnya, dalam fase transisi seperti sekarang ini, disaat kita mencoba bangkit dan pulih dari pandemi, pemenuhan kebutuhan energi dimasa yang akan datang harus dapat dipenuhi dengan teknologi alternatif bebas karbon yang sudah semakin kompetitif. Tujuannya tidak lain dikarenakan teknologi ini dapat menghindarkan kita dari berbagai dampak bencana perubahan iklim, yang dalam waktu bersamaan, juga dapat mewujudkan pembangunan yang berkelanjutan yang dapat mendorong pertumbuhan ekonomi yang lebih tinggi.

Perkembangan teknologi energi terbarukan yang semakin maju dan ekonomis, preferensi investasi energi bersih yang lebih baik, dan berbagai terobosan teknologi digital di sektor energi menjadikan sistem energi konvensional berbasis fosil tidak lagi relevan untuk terus dipertahankan.

Melalui penyelenggaraan IETD inilah salah satu bentuk kontribusi nyata yang dilakukan oleh ICEF dan IESR dalam mendukung proses transisi energi di Indonesia. IETD dirancang untuk menjadi pertemuan tahunan untuk berbagi ide dan pengetahuan serta membangun pemahaman mengenai transisi energi untuk pemangku kepentingan dan pembuat kebijakan terkait. Sehingga harapannya komunitas epistemik yang mendorong agenda transisi energi Indonesia menuju sistem yang karbon netral dapat terbangun dan berkembang.

The Development of Renewable Energy Potential Needs Government’s Policy Support

Fossil fuel consumption has dropped drastically amid the Covid-19 pandemic. This is an opportunity for Indonesia to more massively develop renewable energy potentials to reduce carbon emissions by developing renewable energy potentials. Therefore, several government policies are needed to support this industry.

However, according to the research by the Institute for Essential Services Reform (IESR), the fund allocation of 318 trillion rupiah in the National Economic Recovery (PEN) program, that the government has prepared to handle and stimulate economic growth during the Covid-19 pandemic, has not been in favor of renewable energy. Although, referring to the latest report from the International Energy Agency, renewable energy is the only energy source with positive growth amid this pandemic.

"Furthermore, according to our study in 2019, the results show that Indonesia can increase the penetration of renewable energy up to 40% in Java-Bali and Sumatra without reducing security and increasing system costs," said Executive Director of IESR, Fabby Tumiwa, Monday (7 Dec 2020) in the panel discussion of The 3rd Indonesia Energy Transition Dialogue (IETD 2020) titled “Energy Transition: The Key to Rebuilding a Better Economic and Energy System.”

The growth of renewable energy sources is considered positive for future projections until 2030. Fabby said that various government policies that support renewable energy in the economic recovery package were logical choices because they could attract clean energy investment, create new and greener employment, and reduce greenhouse gas emissions as well as air pollution.

Responding to this, the Minister of Energy and Mineral Resources, Arifin Tasrif, said it was important for Indonesia to start using renewable energy amidst the post-Covid-19 economic recovery.

"There are several focuses for the government to support the development of renewable energy, namely biodiesel development, solar power development as a new energy source, and the use of biofuel for vehicles," said Arifin.

Arifin said the government's move must be supported by a fiscal policy climate that favors the renewable energy industry. In addition to that, regulations are needed to regulate the renewable energy business to remain within the specified corridors.

Deputy Minister of Finance, Suahasil Nazara, said that the government will support renewable energy through the tax holiday and tax allowance policy for the renewable energy industry.

"We will also allocate funds to the energy sector regions, including location funds and business capital injections, then for project development," said Suahasil.

According to Suahasil, Indonesia experienced an increase in national income in the third quarter of 2020. Even so, the budget was still limited to allocate for the renewable energy sector. Therefore, the government accessed other funding sources to support renewable energy.

The funds were obtained through the issuance of sukuk hijau, the funding in geothermal field (Geothermal fund) through Geothermal Resource Risk Mitigation (GREM) and Geothermal Energy Upstream Development Program (GEUDP), environmental pooling fund and funds from PT SMI.

The theme post-pandemic energy transition has indeed become one of the main discussions of the 12 dialogue sessions in the IETD from Monday, 7 December 2020 today to Friday, 11 December 2020. There were at least three sessions related to Covid-19 and the energy transition, namely the high-level panel discussion session on the first day, the third session on the second day, and the fifth session on the third day. In addition to discussing this topic, the status and development of the energy transition at the global and national levels will also be discussed in the IETD 2020, including how and what the implications are for Indonesia.

Furthermore, the IETD—held virtually for the first time—will also discuss the road map of energy transition in Indonesia; which is one of the main conclusions to be followed up from the IETD in 2019. This discussion will be held on the fourth day, 10 December, 2020.

In his opening speech and reflection, Prof. Dr. Kuntoro Mangkusubroto, Chair of the ICEF Advisory Board, once the tenth Minister of Mining and Energy, explained that it was important to build a national energy transition road map in the next one (to) two years onwards as a joint reference for all parties involved in the transformation process that occured.

“What's more, developing economies like Indonesia are at the junction of determining the future of its energy system. Staying adamant to build fossil-based infrastructure will call for trouble in the long term, what with locked-up technology and high-carbon infrastructure, "said Kuntoro.

In a transitional phase like today, as we try to get up and recover from a pandemic, fulfilling future energy needs must be done through carbon-free alternative technologies that are increasingly competitive. This is because this technology can help us from the various impacts of climate change disasters, and at the same time establish sustainable development that can encourage higher economic growth.

The development of more advanced and economical renewable energy technologies, better preferences for clean energy investments, and various digital technology breakthroughs in the energy sector, make conventional fossil-based energy systems no longer relevant to be retained.

Through the IETD, this is one of the real contributions made by ICEF and IESR in supporting the energy transition process in Indonesia. The IETD is designed as an annual meeting to share ideas and knowledge, as well as building understanding of the energy transition for relevant stakeholders and policy makers. So it is hoped that the epistemic community that pushes Indonesia's energy transition agenda towards a carbon-neutral system can be developed further.

IETD is an IESR and ICEF initiative

 

Institute for Essential Services Reform (IESR)

Jl. Tebet Barat Dalam VIII No. 20B, Jakarta Selatan

Indonesia

General Inquiry: icef@iesr.or.id

P. +62 21 - 22323069

©2020 by Indonesia Clean Energy Forum (ICEF) in association with IESR

  • Facebook
  • Instagram
  • Twitter
  • LinkedIn