Media Advisory

Jakarta, 10 Desember 2020

Transisi Energi Butuh Didukung Kebijakan Pengembangan Sumber Daya Manusia

Transisi energi terbarukan yang berkelanjutan perlu melibatkan masyarakat. Oleh karena itu, pengembangan sumber daya manusia menjadi hal penting yang perlu diperhatikan pemerintah dalam menyusun kebijakan di bidang energi terbarukan.

Peran pemerintah daerah dalam mengembangkan sumber daya manusia menjadi sangat krusial. Apalagi di daerah yang menjadi penghasil batu bara. Mereka yang bekerja di industri pertambangan batu bara harus dipersiapkan untuk menghadapi transisi energi terbarukan di masa depan agar tak kehilangan mata pencaharian.

Wakil Bupati Musi Banyuasin, Beni Hernedi mengatakan Musi Banyuasin merupakan kabupaten dengan sumber batubara yang cukup besar. Saat ini pemerintah daerah tengah mengusahakan transisi energi dengan pengelolaan biofuel dari minyak sawit.

“Akan tetapi tantangannya masih di pendanaan dan bagaimana mengajak masyarakat. Kami berharap ada pihak yang akan berkolaborasi, memberi investasi pendanaan atau insentif buat masyarakat. Agar mereka terpacu mempelajari hal itu,” kata Beni.

Menurut riset Institute for Essential Services Reform (IESR) pemerintah daerah perlu mendirikan pusat riset di daerah pengembangan energi terbarukan. Langkah ini diambil sebagai upaya mempersiapkan kualitas sumber daya manusia untuk menjawab kebutuhan industri energi terbarukan.

Koordinator Riset IESR, Pamela Simamora, mengatakan pemerintah daerah juga perlu mengkaji cost benefit dari transformasi ekonomi berbasis energi fosil menuju ke ekonomi energi terbarukan. Menurut Pamela riset itu masih sangat minim di Indonesia, padahal pemerintah daerah yang menguasai data tersebut. Hal itu membuat pihak lain tidak bisa memberi rekomendasi spesifik.

Energy Transition Needs Support from Human Resource Development Policies

A sustainable renewable energy transition needs to involve the community. Therefore, in formulating the policy, the government has to pay attention to the human resource.

The local governments’ role in developing human resources is highly crucial. Especially in the regions that manufacture coal. Those working in the coal industry must be prepared for future renewable energy transition so as not to lose their livelihood.

Deputy Regent of Musi Banyuasin, Beni Hernedi, said that Musi Banyuasin is a regency with a quite large coal source. The local government is currently working on energy transition by manufacturing palm-oil biofuel.

"However, the challenge lies with the funding and how to encourage participation from the community. We hope there will be parties who want to collaborate, provide investment funding or incentives for the community. So that they are motivated to learn about it," said Beni.

According to research by the Institute for Essential Services Reform (IESR), local governments need to establish research centers in ​​renewable energy development areas, to prepare the quality of human resources that answer the needs of renewable energy industry.

IESR Research Coordinator, Pamela Simamora, said that local governments also need to study the cost benefits of transforming fossil-energy-based economy to one based on renewable energy. According to her, there are little research about it in Indonesia, even though the local government controls the data. This prevents other parties from making specific recommendations.

IETD is an IESR and ICEF initiative

 

Institute for Essential Services Reform (IESR)

Jl. Tebet Barat Dalam VIII No. 20B, Jakarta Selatan

Indonesia

General Inquiry: icef@iesr.or.id

P. +62 21 - 22323069

©2020 by Indonesia Clean Energy Forum (ICEF) in association with IESR

  • Facebook
  • Instagram
  • Twitter
  • LinkedIn