Media Advisory

Jakarta, 10 Desember 2020

Transisi Biofuel dan Kendaraan Listrik Harus Meninjau Aspek Masyarakat dan Lingkungan

Beralih menggunakan transportasi berbahan bakar energi terbarukan menjadi salah satu cara untuk menurunkan emisi karbon di Indonesia. Untuk mewujudkan hal tersebut, transisi bahan bakar energi terbarukan harus memperhatikan aspek budaya masyarakat dan lingkungan.

Pakar dari Departemen Teknik Sipil Universitas Indonesia, Andyka Kusuma mengatakan sebelum beralih menggunakan kendaraan listrik, Indonesia harus terlebih dahulu beralih menggunakan biofuel baik itu b30, b40, atau b100. “Transisi bahan bakar ini juga akan berkompetisi dengan ketahanan pangan kita,” kata Andyka.

Selain itu, untuk beralih ke biofuel pemerintah dan akademisi juga perlu meneliti bahan bakar apa yang cocok diserap oleh pasar. Penggunaan biofuel tentunya juga memiliki harga yang lebih tinggi. Bahan bakar itu juga hanya dapat digunakan untuk kendaraan listrik.

“Oleh karena itu kami di UI berusaha meneliti harga yang bersedia dibayar oleh masyarakat untuk kendaraan listrik itu berapa? Karena harga kendaraannya juga mahal. Untuk menekan biaya, pemerintah mungkin bisa menggerakkan UMKM untuk turut memproduksi biofuel,” kata Andyka.

Penasihat Senior Lingkungan dan Perubahan Iklim DGCA Kementerian Transportasi, Wendy Aritenang membenarkan pemaparan tersebut. Dalam melakukan transisi energi terbarukan menggunakan biofuel, pemerintah kini harus mempertimbangkan perubahan perilaku masyarakat, terutama ditengah pandemi Covid-19.

“Pandemi ini masyarakat lebih memilih menggunakan kendaraan pribadi daripada transportasi publik. Ini sebuah momentum baru yang harus diperhatikan. Kalau mereka ganti kendaraan listrik, tentu saja harga harus terjangkau seperti mobil lama mereka,” kata Wendy.

Selain aspek kemasyarakatan, pemerintah juga perlu memperhatikan dampak lingkungan. Kendaraan listrik tentunya membutuhkan baterai di dalam mesinnya. Baterai akan berdampak pada kerusakan lingkungan apabila limbahnya tak ditangani dengan baik.

Hal tersebut dipaparkan oleh Ahmad Sarifudin selaku Direktur Eksekutif Komite Penghapusan Bensin Bertimbel (KPBB). Ahmad mengatakan selama ini pemerintah masih gagal menjaga lingkungan dari pencemaran bekas aki. “Itu menyebabkan ISPA, tak hanya bronkitis, ada juga kecacatan dan Down syndrome akibat pencemaran itu. Ini harus dipertimbangkan,” kata Ahmad.

Wendy menambahkan aspek kemasyarakatan dan lingkungan juga harus didukung oleh legal framework yang jelas dari pemerintah. Misalnya integrasi peraturan hulu dan hilir industri batu bara dalam Rencana Umum Energi Nasional (RUEN). “Memang tidak bisa sama persis tapi harus dicari titik tengah kebijakan yang menghasilkan keseimbangan dari hulu dan hilir,” kata Wendy.

Biofuel Transition and Electric Vehicles Should Consider Community and Environmental Aspects

Switching to renewable-fueled transportation is one way to reduce carbon emissions in Indonesia. To achieve this, renewable energy transition must pay attention to cultural and environmental aspects.

An expert from the Department of Civil Engineering at University of Indonesia (Universitas Indonesia), Andyka Kusuma, said that before switching to electric vehicles, Indonesia must first switch to biofuels, be it b30, b40, or b100. "The fuel transition will also compete with our food security," said Andyka.

In addition, switching to biofuels requires the government and academics to research what fuels are suitable for the market. Biofuel definitely costs higher and it can only be used for electric vehicles.

"Therefore, we at UI are trying to examine the price that people would be willing to pay for electric vehicles. Because their price is also expensive. To reduce costs, maybe the government could motivate MSMEs (UMKM) to produce biofuels as well," said Andyka.

DGCA Senior Environmental and Climate Change Advisor in the Ministry of Transportation, Wendy Aritenang, confirmed the argument. In the transition process, the government must now consider the changes in people's behavior, especially amid Covid-19 pandemic.

"During this pandemic, people prefer private vehicles rather than public transportations. This is a new momentum that should be considered. If electric vehicles are to be used, the price must be as affordable as their old cars,” said Wendy.

Apart from the social aspects, the government should pay attention to the environmental impacts as well. Electric vehicles undoubtedly need batteries. If not handled properly, the waste would result in environmental damage.

This was explained by Ahmad Sarifudin, the Executive Director of the Elimination of Lead Gasoline Committee (KPBB). Ahmad said that so far the government failed to keep used batteries from contaminating the environment. "It causes ARI (ISPA), not only bronchitis, it also results in disability and Down syndrome. This must be taken into account," said Ahmad.

Wendy added that social and environmental aspects must be supported by a clear legal framework from the government. For example, the integration of the upstream and downstream regulations for the coal industry in the National Energy General Plan (RUEN). "Indeed, it cannot be exactly the same, but we must find a middle ground to balance the upstream and downstream," said Wendy.

IETD is an IESR and ICEF initiative

 

Institute for Essential Services Reform (IESR)

Jl. Tebet Barat Dalam VIII No. 20B, Jakarta Selatan

Indonesia

General Inquiry: icef@iesr.or.id

P. +62 21 - 22323069

©2020 by Indonesia Clean Energy Forum (ICEF) in association with IESR

  • Facebook
  • Instagram
  • Twitter
  • LinkedIn