Media Advisory

Jakarta, 8 Desember 2020

Pacu Investor Datang, Iklim Investasi dan Pasar Energi Terbarukan Harus Diperbaiki

Konsumsi listrik yang menurun selama pandemi Covid-19 menyebabkan penurunan minat investor dalam bidang energi. Di sisi lain, transisi energi terbarukan harus terus berjalan untuk pemulihan ekonomi yang berkelanjutan. Untuk menarik investor, para pemangku kebijakan dituntut untuk menciptakan iklim kebijakan investasi yang mengutamakan daya saing Indonesia.

Saat ini Indonesia sudah bekerjasama dengan publik yaitu PT Sarana Multi Infrastruktur (SMI) dan pihak swasta dari ENGIE Energy Indonesia. Namun, seiring dengan menurunnya permintaan listrik selama pandemi Covid-19, sumber pendanaan investasi dari pemerintah dan hubungan bilateral juga menurun karena memburuknya laporan keuangan sektor energi di Indonesia.

Menurut riset yang dilakukan oleh penulis World Energy Investment Country Focus, Lucila Arboleya, untuk menarik investor di masa pandemi, Indonesia harus memperbaiki daya saingnya. Caranya dengan menyediakan model pendanaan lebih baik untuk PLN untuk menarik investor PLN. “Setelah itu bentuk kerangka kerja investasi untuk energi terbarukan,” kata Lucila.

Namun, saat ini Indonesia masih menjumpai beberapa hambatan untuk meningkatkan daya saing di hadapan para investor. Beberapa diantaranya adalah kinerja keuangan PLN yang memburuk, tarif ritel dari PLN yang tak terukur dengan baik, kapasitas pembangkit listrik, dan biaya pembangkit listrik energi terbarukan yang mahal karena berisiko tinggi.

Staf Ahli Bidang Perencanaan Strategis Kementerian Energi Sumber Daya Mineral (ESDM), Yudo Dwinanda Priadi mengatakan dalam penentuan tarif, Break Even Point (BEP) harus tetap diperhatikan. Sehingga, tarif listrik energi terbarukan harus dihitung dengan hati-hati. Untuk mengurangi risiko, kini PLN berusaha mempercepat dan memperpendek proses pengadaan infrastruktur pembangunan energi terbarukan.

Agar proyek energi terbarukan dapat membuka banyak lapangan pekerjaan, maka pemerintah pusat harus mendukung program-program energi terbarukan di daerah. Saat ini pemerintah sudah memfasilitasi pendanaan proyek energi terbarukan pemerintah daerah dengan beberapa program pendanaan dari PT SMI.

Direktur Operasi dan Keuangan PT SMI, Darwin Trisna Djajawinata mengatakan saat ini alokasi dana investasi PT SMI ke pemerintah daerah cukup besar. Dana berasal dari kerjasama PT SMI dengan institusi lain dari hubungan bilateral dan multilateral. “Dana didapatkan dari Climate Fund. Untuk menyalurkan dana itu ke daerah, kami berusaha membuat proyek ramah lingkungan itu bankable,” kata Darwin.

Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) juga memfasilitasi bantuan untuk pemerintah daerah untuk melengkapi persyaratan yang diajukan oleh investor. Deputi Bidang Kerjasama BKPM, Riyatno mengatakan BKPM berupaya memberikan layanan terbaik, menyederhanakan proses perizinan, dan mempercepat izin serta layanan bagi investor pemerintah daerah.

To Attract Investors, Investment Climate and Renewable Energy Market Must Improve

The decline in electricity consumption during Covid-19 pandemic has caused investor interest in the energy sector to decline as well. On the other hand, the renewable energy transition must continue for a sustainable economic recovery. To attract investors, policymakers are expected to create investment policies that prioritize Indonesia's competitiveness.

In the meantime, Indonesia has collaborated with the public, namely PT Sarana Multi Infrastruktur (SMI) and the private sector ENGIE Energy Indonesia. However, along with the decline in electricity demand during Covid-19 pandemic, investment funding from the government and bilateral relations also declined due to the deterioration of the energy sector financial reports in Indonesia.

According to research by Lucila Arboleya—the author of World Energy Investment Country Focus—Indonesia must improve its competitiveness by providing a better funding model for PLN to attract PLN investors. After that, create an investment framework for renewable energy," said Lucila.

However, Indonesia is still facing several obstacles: PLN's deteriorating financial performance, poorly-measured PLN's retail tariffs, power generator capacity, and the high cost of renewable energy power plants due to high risk.

The Expert Staff for Strategic Planning at the Ministry of Energy and Mineral Resources (ESDM), Yudo Dwinanda Priadi, said that in determining the tariff, Break Even Point (BEP) must be taken into account. Thus, renewable energy electricity rates must be determined carefully. To reduce risk, PLN is now trying to accelerate and shorten the infrastructure acquisition for renewable energy development.

For renewable energy projects to open up job opportunities, the central government must support renewable energy programs in the local areas. As of today, the government has facilitated the funding for renewable energy projects in local governments through several funding programs from PT SMI.

Director of Operations and Finance of PT SMI, Darwin Trisna Djajawinata, said the current investment funds from PT SMI to local governments is quite large. The funds come from cooperation between PT SMI and other institutions from bilateral and multilateral relations. "Funds are obtained from the Climate Fund. To channel the funds to the regions, we are trying to make the environmentally-friendly projects, bankable,” said Darwin.

The Investment Coordinating Board (BKPM) also assists local governments to complete the requirements put forward by investors. BKPM’s Deputy for Cooperation, Riyatno, said that BKPM strives to provide the best service, simplify the licensing process, and speed up the permission and services for local government investors.

IETD is an IESR and ICEF initiative

 

Institute for Essential Services Reform (IESR)

Jl. Tebet Barat Dalam VIII No. 20B, Jakarta Selatan

Indonesia

General Inquiry: icef@iesr.or.id

P. +62 21 - 22323069

©2020 by Indonesia Clean Energy Forum (ICEF) in association with IESR

  • Facebook
  • Instagram
  • Twitter
  • LinkedIn