Media Advisory

Jakarta, 11 Desember 2020

Kolaborasi Asia Tenggara Percepat Transisi Energi

Keadaan iklim investasi dan regulasi transisi energi terbarukan di Indonesia memiliki persamaan dengan negara-negara lain di Asia Tenggara. Kolaborasi riset kebijakan pemerintah dan strategi transisi energi terbarukan diharapkan dapat mempercepat transisi energi terbarukan di masing-masing negara.

Kolaborasi itu bisa didapatkan melalui kemitraan dengan organisasi internasional di masing-masing negara. Kemitraan dapat meningkatkan dialog dan membantu negara-negara di Asia Tenggara mengidentifikasi apa yang harus dilakukan dengan kebijakan energi terbarukan yang dapat mengurangi risiko investasi.

Permasalahan tersebut dibahas dalam Indonesia Energy Transition Dialogue (IETD) 2020 bertajuk Energy Transition in Southeast Asia: Challenges and Opportunity for Transformation. Hari terakhir IETD 2020 ini menghadirkan pembicara dari perwakilan masing-masing negara.

Deon Aprinaldo selaku Project Advisor CASE dari Institute for Essential Services Reform (IESR) memaparkan bahwa di Indonesia penggunaan batu bara masih mendominasi. Sehingga diperlukan 35 GW untuk mengejar target bauran energi sebesar 23 persen pada 2025.

Pemerintah berupaya memenuhi target tersebut menggunakan energi geothermal dan biomass yang berpotensi mengalami peningkatan sebesar 300 hingga 400 MW per tahunnya. Harapannya bisa membantu memenuhi target pertambahan bauran energi terbarukan sebesar 2 hingga 3 GW per tahun.

Namun dalam memenuhi hal itu Indonesia masih menemui beberapa tantangan, potensi energi sinar matahari yang begitu besar sebanyak 103 GW belum terdistribusikan dengan baik. Mayoritas energi sinar matahari dibaurkan dalam penggunaan solar rooftop di mana kontribusinya masih sangat rendah.

Indonesia membutuhkan strategi agar harga energi terbarukan bisa lebih murah dengan cara menurunkan biaya operasional. Hal ini perlu dilakukan sebagai kompensasi atas peningkatan pembiayaan energi terbarukan.

Kondisi di Filipina serupa dengan Indonesia secara garis besar. Hal ini dipaparkan oleh Alberto Dalusung selaku penasihat transisi energi dari Institute for Climate and Sustainable Cities (ICSC).

Pasokan energi batu bara di Filipina menurun 67 persen pada 2008 dan 25 persen di tahun 2019. Hal ini terjadi karena tambang batu bara yang meningkat di Filipina sebesar 25,9 persen.

“Begitu juga dengan impor batu bara dan minyak juga meningkat. Kami juga memiliki tantangan harga yang sangat volatil, variasi biaya energi juga luas karena biaya distribusi ke kota-kota,” kata Alberto.

Meski begitu Filipina diuntungkan dengan adanya daya saing energi terbarukan yang mulai tumbuh di sejumlah kota. Pemerintah juga telah menyediakan pasar langsung agar masyarakat bisa mendapatkan energi terbarukan.

Serupa dengan Indonesia, Thailand saat ini mengandalkan bauran energi dengan tenaga sinar matahari dan biomass. Energi terbarukan ini banyak disediakan oleh sektor swasta. Akan tetapi, langkah belum didukung sepenuhnya oleh pemerintah.

Hal tersebut dipaparkan oleh Peneliti dari Energy Research Institute (ERI), Siripha Junlakarn. “Sektor swasta masih belum melihat dengan jelas arah kebijakan pemerintah Thailand. Perencanaan pemerintah dinilai belum jelas juga. Gerakan sosial yang meningkatkan kesadaran masyarakat tentang energi terbarukan jadi sebuah solusi,” kata Siripha.

Vietnam yang merupakan contoh keberhasilan transisi energi terbarukan mengandalkan potensi tenaga air untuk pembangkit listrik. Pada 2018 ada 19,9 MW bauran energi dari tenaga air yang bersaing dengan penggunaan batu bara sebesar 18,5 MW. Pada 2019, bauran tenaga air Vietnam meningkat menjadi 20,382.

Namun Vietnam juga masih menemui beberapa kendala dalam hal investasi pendanaan dan integrasi smart grid. Di dalam pemerintahan, masih terjadi gap pengetahuan.

“Saya lihat Vietnam serupa dengan Indonesia. Kita perlu kolaborasi untuk analisa kebijakan, investasi, dan harga agar ada kepastian iklim investasi. Tidak hanya dalam situasi terkini, tapi juga arahan ke depan agar kita bisa belajar satu sama lain,” kata An Ha Truong selaku Analis Riset dari Vietnam Initiative for Energy Transition (VIET).

Southeast Asia Collaboration Accelerates Energy Transition

The investment climate and the regulation of renewable energy transition in Indonesia are similar to other countries in Southeast Asia. Collaboration on government policy research and renewable energy transition strategies is expected to accelerate renewable energy transition in each country.

Collaboration can be achieved through establishing partnerships with international organizations in each country. Partnerships can enhance dialogue and help Southeast Asian countries identify what to do with renewable energy policies that reduce investment risks.

These issues were discussed on Indonesia Energy Transition Dialogue (IETD) 2020 titled “Energy Transition in Southeast Asia: Challenges and Opportunity for Transformation.” The last day of IETD 2020 presented representatives of each country.

Deon Aprinaldo, CASE Project Advisor of the Institute for Essential Services Reform (IESR) explained that the use of coal in Indonesia still dominated the market, so it would take 35 GW to pursue the energy mix target of 23% by 2025.

The government is trying to meet these targets using geothermal and biomass energy, which have the potential to increase by 300 to 400 MW per year. It is hoped that it could help meet the target of increasing renewable energy mix of 2 to 3 GW per year.

However, Indonesia still faces several challenges: a large solar energy potential of 103 GW has not been distributed properly. The majority of solar energy is blended into solar rooftops in which the contribution is still very low.

Indonesia needs a strategy to reduce operating costs so that renewable energy prices can be cheaper. This is to compensate for the increase in renewable energy funding.

The conditions in the Philippines are similar to Indonesia in general. This was explained by Alberto Dalusung, the energy transition advisor from the Institute for Climate and Sustainable Cities (ICSC).

Coal energy supply in the Philippines decreased by 67% in 2008 and 25% in 2019. This was due to the increase of coal mining in the Philippines by 25.9%.

"Likewise, coal and oil imports have also increased. We also have a very volatile price challenge, the variation in energy costs is also high due to distribution costs," said Alberto.

Even so, the Philippines benefits from the competitiveness of renewable energy that starts growing in several cities. The government has also provided a direct market so that people are able to obtain renewable energy.

Similar to Indonesia, Thailand currently relies on its energy mix of solar energy and biomass power. This is mostly provided by the private sector. However, it has not been fully supported by the government.

IETD is an IESR and ICEF initiative

 

Institute for Essential Services Reform (IESR)

Jl. Tebet Barat Dalam VIII No. 20B, Jakarta Selatan

Indonesia

General Inquiry: icef@iesr.or.id

P. +62 21 - 22323069

©2020 by Indonesia Clean Energy Forum (ICEF) in association with IESR

  • Facebook
  • Instagram
  • Twitter
  • LinkedIn