Media Advisory

Jakarta, 10 Desember 2020

Kebijakan Energi Terbarukan di Indonesia Tumpang Tindih

Iklim kebijakan energi terbarukan di Indonesia dinilai belum mendukung energi terbarukan. Para peneliti dan pakar melihat adanya tumpang tindih antara Rencana Umum Energi Negara (RUEN) dengan Rencana Usaha Penyediaan Listrik (RUPTL) yang dibuat oleh PT PLN.

Ketua Masyarakat Energi Baru Terbarukan Indonesia (METI) Dr Surya Darma mengatakan pemerintah sudah rinci memaparkan upaya penurunan emisi karbon dalam RUEN. Namun, di sisi lain, pemerintah masih menandatangai RUPTL PT PLN yang tidak sesuai dengan RUEN. “Ini adalah paradoks. Targetnya saja sudah tidak sesuai apalagi pencapaiannya?” kata Surya.

Menurut Surya, penetapan target yang tidak satu suara antara RUEN dan RUPTL akan terus menimbulkan kebijakan yang tumpang tindih dalam bidang energi terbarukan. Masih ada jeda 8 tahun bagi pemerintah untuk melakukan revisi RUEN.

Namun apabila tidak memungkinkan satu-satunya cara adalah melakukan percepatan transisi energi untuk mengejar gap antara RUEN dan RUPTL. “Jika target energi terbarukan dalam RUEN itu 45,2 GW, maka skenario realisasi bisa mencapai 22,62 hingga 25 GW,” kata Surya.

Selain RUEN dan RUPTL yang saling bertentangan, iklim kebijakan di Indonesia masih abu-abu soal siapa pihak yang bertanggung jawab terhadap implementasi penerapan energi terbarukan di lapangan. Hal tersebut dipaparkan oleh akademisi dari Sekolah Teknik Elektro dan Informatika Institut Teknologi Bandung (ITB), Pekik Argo Dahono.

“Dalam implementasi RUEN itu belum jelas siapa yang akan bertanggungjawab, ini yang menyebabkan banyak kebijakan energi terbarukan yang tumpang tindih. Yang mengawasi tiap saat berbeda,” kata Pekik.

Pekik menilai revisi kebijakan terlalu memakan waktu. Maka yang bisa dilakukan adalah menepati target yang sudah ditulis dalam RUEN. Selain itu, pemberian insentif terhadap pengembangan energi terbarukan juga harus dibarengi dengan kesiapan sistem kelistrikan menerima energi terbarukan. Pekik mengatakan pemerintah harus menghindari ketidaksiapan sistem saat batu bara benar-benar dieliminasi dari sistem kelistrikan Indonesia.

Renewable Energy Policy in Indonesia is Overlapping

The climate of renewable energy policies in Indonesia is considered unsupportive towards renewable energy as of yet. Researchers and experts noticed an overlap between the General Plan for State Energy (RUEN) and the Electricity Supply Business Plan (RUPTL) devised by PT PLN.

Chairman of the Indonesian Renewable Energy Society (METI), Dr Surya Darma, said that the government had detailed the efforts to reduce carbon emissions in the RUEN. But, on the other hand, the government still signed the RUPTL of PT PLN which is not in accordance with the RUEN. "This is a paradox. The target itself is already unsuitable, let alone the achievement?" said Surya.

According to Surya, the targets between RUEN and RUPTL that are not in line with each other will keep creating overlapping policies in the renewable energy sector. The government still has 8 years to revise the RUEN.

However, if it is impossible, the only way to handle that is by accelerating energy transition to make up for the gap between RUEN and RUPTL. "If the renewable energy target in RUEN is 45.2 GW, then the realization scenario could reach up to 22.62 and 25 GW," said Surya.

Apart from the conflicting targets, the policy climate in Indonesia is still unclear in regard to the party responsible for implementing renewable energy. This was explained by academics from the School of Electrical and Informatics Engineering, Bandung Institute of Technology (ITB), Pekik Argo Dahono.

"In implementing the RUEN, it is unclear who will be responsible, this is what causes many overlapping renewable energy policies. Those who supervise are different each time, ”said Pekik.

Pekik considered the policy revision is too time-consuming. That being said, what can be done is to fulfill the targets written in RUEN. In addition, providing incentives for renewable energy development must also be accompanied by the readiness of the electricity system to receive renewable energy. Pekik said that the government should avoid being unprepared when coal is completely eliminated from Indonesia's electricity system.

IETD is an IESR and ICEF initiative

 

Institute for Essential Services Reform (IESR)

Jl. Tebet Barat Dalam VIII No. 20B, Jakarta Selatan

Indonesia

General Inquiry: icef@iesr.or.id

P. +62 21 - 22323069

©2020 by Indonesia Clean Energy Forum (ICEF) in association with IESR

  • Facebook
  • Instagram
  • Twitter
  • LinkedIn