Media Advisory

Jakarta, 11 Desember 2020

Indonesia Perlu Jalin Kolaborasi Asia Tenggara dalam Percepatan Transisi Energi Terbarukan

Indonesia kini masuk dalam daftar 6 besar negara penghasil emisi di dunia. Di saat negara lain sudah mulai masif melakukan transisi energi terbarukan, Indonesia masih membangun PLTU. Oleh karena itu, pemerintah perlu berkolaborasi dengan negara lain dalam menciptakan iklim kebijakan dan investasi energi terbarukan yang memadahi.

Hal tersebut dipaparkan oleh Project Officer Agora Energiewende, Mentari Pujanto dalam sebuah riset yang diluncurkan oleh Agora Energiewende. Mentari mengatakan untuk membatasi konsumsi energi batu bara, pemerintah perlu mendukung potensi energi sinar matahari sebagai energi terbarukan.

“Pemerintah perlu mendukung pengadaan panel surya yang murah, mudah, dan cepat dipasang. Sebab Indonesia memiliki potensi energi terbarukan dari sinar matahari sebesar 200 MW, upaya pemerintah harus lebih maksimal lagi,” kata Mentari.

Negara-negara di dunia sudah memprediksi bahwa persediaan batu bara di bumi akan makin menyusut 30 hingga 40 tahun mendatang. Oleh karena itu pemerintah perlu menetapkan kebijakan strategis untuk membatasi pembangunan PLTU untuk mengurangi potensi aset mangkrak di masa depan.

Pembahasan tersebut dipaparkan dalam hari terakhir Indonesia Energy Transition Dialogue (IETD) 2020 yang diselenggarakan oleh Institute for Essential Services Reform (IESR). Eksekutif Direktur IESR, Fabby Tumiwa mengatakan pada 12 sesi IETD 2020 yang telah terselenggara terkumpul sejumlah kesimpulan. Harapannya kesimpulan tersebut dapat menjadi rekomendasi pemerintah dalam mengambil kebijakan di bidang energi terbarukan.

IETD 2020 banyak membahas tentang rekomendasi strategi kebijakan pemerintah di bidang energi terbarukan untuk melakukan pemulihan ekonomi pasca Covid-19 secara berkelanjutan. Fabby mengatakan dalam hal itu peran pemerintah daerah menjadi kunci penting untuk menggerakkan masyarakat melalui program-program energi terbarukan.

Akan tetapi, program pemerintah daerah butuh dukungan pemerintah pusat melalui iklim kebijakan dan investasi yang berpihak pada energi terbarukan. Untuk memenuhi hal ini, pemerintah masih menemui beberapa tantangan dan ternyata tantangan ini serupa dengan tantangan di negara-negara Asia Tenggara lainnya.

Pada hari terakhir, IETD 2020 mengundang beberapa penasihat energi terbarukan dari negara-negara Asia Tenggara. Kesimpulannya, negara-negara di Asia Tenggara perlu mengadakan kerjasama dan kolaborasi riset energi terbarukan.

Indonesia Needs to Collaborate with Southeast Asian Countries to Accelerate Renewable Energy Transition

Indonesia is included in the list of the top 6 highest-emitting countries in the world. While other countries have massively started shifting to renewable energy, Indonesia is still building PLTUs. Therefore, the government needs to collaborate with other countries to create an adequate climate for renewable energy policies and investment.

This was explained by Mentari Pujanto, the Agora Energiewende Project Officer, in research by Agora Energiewende. Mentari said that to limit coal energy consumption, the government needs to support solar energy potential as renewable energy.

"The government needs to support the installation of solar panels that are cheap, easy and quick to install. Since Indonesia has 200 MW of sunlight renewable energy potential, the government's efforts should be even more prominent," said Mentari.

Many countries have predicted that the coal supply on earth would shrink in the next 30 to 40 years. Therefore, the government needs to establish strategic policies in limiting PLTU construction to reduce stalled assets in the future.

This discussion was presented on the last day of the Indonesia Energy Transition Dialogue (IETD) 2020 organized by the Institute for Essential Services Reform (IESR). IESR Executive Director, Fabby Tumiwa, said that after the 12 sessions, several conclusions had been achieved. It is hoped that these conclusions could pass as recommendations for the government in terms of renewable energy policy-making.

The IETD 2020 brought up many recommendations for policy strategies regarding renewable energy. It is urged that the government carry out economic recovery after Covid-19 in a sustainable manner. Fabby said that in regard to it, the role of local governments is an important key to mobilizing the community through renewable energy programs.

However, the programs require favorable policy and investment climate from the central government. In fulfilling this, the government still faces several challenges similar to those faced by other Southeast Asian countries.

On the last day, IETD 2020 invited several renewable energy advisers from Southeast Asian countries. In conclusion, Southeast Asian countries need to cooperate and collaborate on renewable energy research.

IETD is an IESR and ICEF initiative

 

Institute for Essential Services Reform (IESR)

Jl. Tebet Barat Dalam VIII No. 20B, Jakarta Selatan

Indonesia

General Inquiry: icef@iesr.or.id

P. +62 21 - 22323069

©2020 by Indonesia Clean Energy Forum (ICEF) in association with IESR

  • Facebook
  • Instagram
  • Twitter
  • LinkedIn