Media Advisory

Jakarta, 10 Desember 2020

Akselerasi Transisi Energi Harus Berkeadilan

Strategi pengurangan emisi karbon dengan melakukan transisi energi terbarukan perlu mempertimbangkan semua aspek selain aspek energi. Tujuannya agar tercipta akselerasi transisi energi yang berkeadilan.

Oleh karena itu, Institute for Essential Services Reform (IESR) menerbitkan satu seri laporan skenario struktur model transisi energi terbarukan untuk peta jalan Rencana Umum Energi Nasional (RUEN). Berdasarkan perubahan kebijakan nasional tahun ini, struktur model transisi RUEN tidak akan mencapai target pengurangan emisi karbon di tahun 2025. “Transisi energi terbarukan hanya tercapai 15 persen,” kata Direktur Eksekutif IESR, Fabby Tumiwa.

Namun, jika menggunakan skenario stop PLTU pada 2029, Indonesia bisa menyumbang 24 GW energi terbarukan pada 2025 dan 408 GW pada 2050. Dengan menggunakan skenario struktur model tersebut, emisi Gas Rumah Kaca bisa turun sebanyak 700-750 juta ton karbon hingga 2050.

Dalam laporan tersebut, IESR juga memaparkan rekomendasi untuk mencapai angka dekarbonisasi tersebut. Pertama, dua sektor utama yang harus diprioritaskan untuk transisi adalah sektor ketenagalistrikan dan transportasi. Pemerintah harus akselerasi bauran listrik di sektor transportasi dengan energi terbarukan, sedangkan dalam sektor ketenagalistrikan pemerintah harus melakukan moratorium PLTU baru.

Direktur Pembinaan Program Ketenagalistrikan Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Jisman Hutajulu mengatakan pembatasan konsumsi batu bara pada PLTU harus diimbangi dengan upaya pemerintah mempertahankan tarif listrik terjangkau untuk masyarakat. “Batubara porsi konsumsinya besar dan itu yang membuat harga listrik tetap terjangkau, jika harga EBT bisa mendekati harga itu, kita bisa agresif transisi energi,” kata Jisman.

Jisman mengatakan untuk saat ini pemerintah sudah melakukan blending, yaitu menggunakan biofuel untuk pembangkit listrik. Jisman mengatakan 815 GW yang dihasilkan dalam proses blending berjalan dengan lancar. Hingga kini ada potensi 1,8 GW yang dihasilkan dari proses blending.

Kepala Pusat Studi Energi (PSE) UGM, Dr Deendarlianto mengatakan transisi batu bara menuju ke energi terbarukan harus dilakukan dengan perlahan. Berdasar survei PSE, Indonesia masih memerlukan penelitian dan pengembangan yang lebih masif. Dengan penelitian dan pengembangan yang terbatas, pembatasan batu bara akan mengganggu sistem kelistrikan negara.

“Impor akan besar, kemudian ekonomi terganggu. Kita bisa melakukan elektrifikasi pada kendaraan, tapi hanya bisa untuk kendaraan baru supaya investasinya tidak terlalu mahal. Menurut studi kami, mobil listrik yang bisa masuk ke Indonesia maksimal hanya 400.000 dan hanya bisa bertambah 2 persen tiap tahunnya,” kata Deen.

Energy Transition Acceleration Must be Just

Reducing carbon emissions through renewable energy transition needs to consider all aspects other than energy. The goal is to accelerate just energy transition.

Therefore, the Institute for Essential Services Reform (IESR) published a series of reports outlining scenarios of renewable energy transition model structure for the road map of the National Energy General Plan (RUEN). Based on changes in national policies this year, the model structure would not achieve carbon emission reduction target by 2025. "The renewable energy transition only achieved 15%," said IESR Executive Director, Fabby Tumiwa.

However, if the plan to stop using PLTU in 2029 was applied, Indonesia could contribute 24 GW of renewable energy in 2025 and 408 GW in 2050. Using this model structure scenario, greenhouse gas emissions could decrease by 700-750 million tonnes of carbon by 2050.

In the report, IESR also advocated achieving the decarbonization figure. Two main sectors that must be prioritized for transition are electricity and transportation. The government must accelerate the electricity mix in transportation with renewable energy, while in the electricity sector, the government must implement a moratorium on new PLTU.

Director of Electricity Program Development of the Ministry of Energy and Mineral Resources (ESDM), Jisman Hutajulu, said that limiting coal consumption at PLTU must be balanced with the government's efforts to maintain affordable electricity rates. "Coal has a large consumption and that keeps the price of electricity affordable. If the price of renewable energy is close to that price, we can aggressively undergo energy transition," said Jisman.

Jisman said that for now, the government had implemented blending—using biofuel for power generation. Jisman said 815 GW generated from it had gone well. Up to this point, there has been a potential of 1.8 GW as the result.
Head of the UGM Center for Energy Studies (PSE), Dr Deendarlianto, said that transition from coal to renewable energy should be done slowly. Based on the PSE survey, Indonesia is still in need of massive research and development. With limited research and development, coal restrictions will disrupt electricity system.

"Imports will surge, then the economy will be disrupted. We can do vehicle electrification, but only for new vehicles so that the investment will not be too expensive. According to our study, electric cars that can enter Indonesia are only 400,000 at most and can only increase 2% each year," said Deen.

IETD is an IESR and ICEF initiative

 

Institute for Essential Services Reform (IESR)

Jl. Tebet Barat Dalam VIII No. 20B, Jakarta Selatan

Indonesia

General Inquiry: icef@iesr.or.id

P. +62 21 - 22323069

©2020 by Indonesia Clean Energy Forum (ICEF) in association with IESR

  • Facebook
  • Instagram
  • Twitter
  • LinkedIn